Sofyan Herbowo, Arif Reza, Agung Laksamana, Andrew Saputro, Daniel Rembeth, Adra Janitra, Boy Arno, Ira Yuanita, Zsazsa Ryzki (urutan dari kiri atas)
Tinggal beberapa bulan lagi kita akan masuk tahun politik 2024 yang akan dilaksanakannya pemilihan umum, pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia. Pada tahun tersebut akan ada pergantian pemerintahan, dan tentunya perubahan regulasi akan sangat mungkin terjadi. Para praktisi Public Affairs perlu melakukan observasi dan monitor apa saja dinamika yang terjadi karena politik akan berimpact pada policy industry. Selain itu, ditahun politik ini faktor keamanan dan stabilitas menjadi isu yang penting mengingat hal-hal tersebut akan menjadi salah satu indikator bagi keputusan bisnis.
Lalu apa ekspektasi dan perpektif Public Affairs menjelang tahun politik 2024? Berikut cuplikan statement dari para praktisi Public Affairs sekaligus pengurus PAFI:
Agung Laksamana, Ketua PAFI & EVP Freeport Indonesia
Menjelang Tahun politik 2024 dengan semua dinamikanya! Menghadapi cepatnya perubahan global dgn semua kompleksitasnya! Praktisi Public Affairs dituntut lebih agile! Public affairs should be ready to unlearn to learn!
Krn ekspektasi organisasi atas peran Public Affairs menjadi lebih strategis. Memberi insights, menavigasi hingga execution kepada organisasi atas dinamisnya perubahan lanskap kedepan!
Sofyan Herbowo, Wakil Ketua PAFI & Director of Public Affairs Praxis
Pemilu 2024 sudah semakin dekat, diskursus media tentang siapa yang layak menjadi pemimpin dan wakil rakyat ke depan semakin juga semakin intens. Tentunya kita mengharapkan Pemilu 2024 dapat menghasilkan pemimpin bagi semua rakyat Indonesia dan berdiri di atas kepentingan semua golongan dan komponen bangsa. Dalam konteks itu, sebagai praktisi Public Affairs dan Public Relations, siapapun pemimpin dan wakil rakyat terpilih nanti adalah tokoh-tokoh yang mau mendengar serta membuka ruang dialog. Karena tantangan yang yang dihadapi bangsa Indonesia akan semakin kompleks dan dinamis.
Ira Yuanita, Wakil Ketua Kemitraan PAFI & Corporate Secretary WIR Group
Pada pemilu 2024, praktisi Public Affairs akan, secara langsung ataupun tidak langsung, memainkan peran penting atau paling tidak terdampak dengan adanya wacana politik maupun opini publik selama masa kampanye.
Salah satu tantangan utama bagi praktisi Public Affairs adalah pemahaman terhadap lanskap politik yang kompleks di Indonesia, yang dicirikan oleh keragaman identitas etnis, agama, dan budaya. Praktisi Public Affairs perlu mengembangkan strategi komunikasi yang disesuaikan dengan segmen populasi yang berbeda, dan menjalankan strategi tersebut secara tepat dalam ruang kepentingan yang relevan.
Secara keseluruhan, Pemilu 2024 di Indonesia akan menghadirkan tantangan dan peluang yang signifikan bagi para praktisi Public Affairs. Mereka yang mampu menavigasi lanskap politik, mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, dan memanfaatkan platform digital akan berada di posisi yang tepat untuk berhasil.
Arif Reza, Ketua Kemitraan PAFI & Corporate Secretary Division Head PT Mandiri Tunas Finance
Tahun politik 2024 menurut saya akan berjalan demokratis. Bangsa Indonesia sudah sangat cerdas terhadap hal-hal yg baik maupun kurang baik, jadi tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebih apalagi sampai timbul sigma negatif. Tantangan para kandidat justru harus dapat menyampaikan gagasan sangat bagus dan rasional sehingga ekspektasi masyarakat Indonesia benar-benar terwujud.
Andrew Saputro, Wakil Ketua PAFI & Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia
Insan Public Affairs dituntut untuk “lincah” atau agile dalam menghadapi tahun Politik 2024 baik saat semasa pesta demokrasi maupun setelah pemerintahan baru terbentuk terutama dalam mengawal agenda advokasi dan stakeholder engagement. Pemangku kepentingan dan seluruh agenda nya akan masuk dalam masa transisi. Disinilah Praktisi Public Affairs harus lincah dalam memainkan jurus-jurus advokasi nya selama masa peralihan agar agenda organisasi kita masing-masing tetap aman, kapan kita proaktif dan kapan kita reaktif disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Otomatis seluruh perangkat strategis Public Affairs seperti stakeholder mapping dan advocacy strategy harus secara lincah disesuaikan dan perlu untuk antisipasi dengan munculnya kebijakan-kebijakan atau regulasi di masa transisi.
Boy Arno, Ketua ESG PAFI & Head of Public Affairs Sinarmas Land
Dari sudut pandang Public Affairs tentang tahun politik Indonesia adalah bahwa kita semua adalah ‘gatekeeper’, yang memastikan bahwa tidak ada persepsi terkait politik dengan bisnis (perusahaan). Disisi lain, kita memastikan siapapun yang menang dapat mengetahui bagaimana nantinya meningkatkan birokrasi yang akan bermanfaat bagi bisnis
Daniel R, Dewan Penasehat PAFI & Advisor to the Senior Partner / Government Relations & Public Affairs PwC
Tahun politik akan menjadi tahun yang penuh keriyuhan dimana akan ada keperpihakan berbagai calon, kita sendiri harus bersiap dan harus bijak dalam menentukan sikap. Public Affairs fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman kepada public tentang positioning perusahaan dengan cermat dan bijak. Kita harus bijak dalam memilah permasalahan atau dalam mengkritisi sesuatu harus dengan alasan yang tepat dan solid. Selain itu, harus berhati-hati jangan sampai kita terjebak dalam keriyuhan yang dapat menciptakan hal-hal yang negatif dari perusahaan. Public Affairs juga boleh berpihak tapi tetap punya fairness, sebagai bagian dari wisdom yang diambil atau ambil jadi bagian dari kampanye. Penggunaan hak harus dengan cara yang bijak.
Zsazsa Ryzki, Wakil Ketua Riset dan Penelitian PAFI & Corporate Secretary PT Saka Energi Indonesia
Peran Praktisi Public Affairs dalam menyongsong tahun 2024 diperlukan sikap yang bersifat “wait and see”, yang dimana lebih artinya adalah tidak bersikap pasif, namun mampu melakukan observe, menganalisa secara luas dan dalam terhadap situasi dan kondisi dalam lingkungan politik, pemerintahan yang demokratis, supremasi hukum, inklusi dari berbagai faktor terutama sosial dan pembangunan ekonomi, juga memproyeksi bahkan merencanakan mitigasi untuk potensi arah policy akan berubahkah atau status quo dan seterusnya. Sehingga praktisi Public Affairs dapat lebih aware dalam meminimalisir obstacles yang berdampak bagi perusahaan. Namun, Praktisi Public Affairs pun dapat memberikan dukungan dan partisipasi secara neutral dan equal, yang tentunya kontribusi tersebut berguna secara significant dan substantive bagi perusahaan”.
Adra Janitra, Sekjen PAFI & Associate Director Asia Group Advisors)
Untuk praktisi Public Affairs, tahun dimana diselenggarakanya pemilihan umum seperti yang akan di lakukan di 2024 akan menjadi tahun yang sangat menarik karena praktisi dituntut untuk bisa membaca dan memahami dinamika dan perubahan politik yang ada sehingga bisa memberikan saran yang tepat untuk institusi dimana praktisi berada. Berharap di tahun 2024, investment landscape di Indonesia selalu kondusif dan target pencapaian pemerintah Indonesia
