Iconomics – Tahun 2022 akan segera berlalu dan tahun 2023 akan segera datang. Public affairs akan terus memainkan peran pentingnya di masa-masa mendatang. Di akhir tahun 2022 ini, Redaksi The Iconomics melakukan wawancara khusus dengan Ketua Public Affairs Forum Indonesia (PAFI), Agung Laksamana untuk mengupas public affairs secara lebih mendalam. Kami akan menggali perspektif Ketua PAFI tentang peran public affairs menjelang awal tahun 2023 mendatang. Berikut cuplikan wawancaranya:
Bagaimana Public Affairs (PA) melihat tahun 2022 ini?
Dari opini saya, tahun 2022 banyak prestasi yang dicapai Indonesia, baik dari suksesnya Presidensi G20 Bali yang diapreasiasi oleh global leaders, program vaksin Covid-19 hingga pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dikisaran 5% hingga 5,3%. Dari aspek stabilitas politik juga terjaga. Kita tahu pemerintah saat ini didukung oleh mayoritas partai politik di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atau hampir 80% kekuatan politik.
Bahkan majalah The Economist menuliskan artikel Why Indonesia matters? Yang secara spesifik menjelaskan mengapa Indonesia kritikal dalam kancah global. Bahkan, The Economist percaya, jika tetap berada pada jalur ini selama dekade berikutnya, Indonesia dapat masuk menjadi 10 besar kekuatan ekonomi dunia. Tentu ini sebuah berita bagus untuk Indonesia kita.
Bagaiman peran Public Affairs (PA) dalam organisasi selama ini?
Menurut saya, peran strategis Public Affairs itu terus evolving. Tidak saja sejak Covid, namun peran strategis Public Affairs sudah semakin terasa dan signifikan sejak era disrupsi digital. Saya melihat peran Public Affairs sudah sejak lama dari dealing dengan government relations, strategi komunikasi dan penyebaran informasi yang integrated, CSR plus developing strategic thinking.
Bagaimana dengan 2023 mendatang dari perspektif Public Affairs?
Pastinya tahun 2023 akan menjadi tahun yang menarik! Saya yakin, dengan adanya dinamika politik, sosial, ekonomi, hukum, regulasi hingga tehnologi akan berdampak riil pada organisasi. Hal ini membuat peran Public Affairs menjadi lebih penting dan strategis. Otomatis Public Affairs dibutuhkan untuk membantu menavigasi organisasi dan korporasi dalam lanskap yang telah berubah-ubah ini.
Tahun 2023 juga merupakan tahun politik. Eskalasi memasuki tahapan Pemilu 2024 mulai terasa dan akan terus meningkat hingga 2024. Tanda-tanda perlambatan ekonomi global menuju resesi telah terlihat sebagai dampak memanasnya geopolitik konflik Rusia-Ukraina.
Apa tantangan praktisi Public Affairs di 2023?
Dalam beberapa opini, ada empat kritkal aspek bagi praktisi Public Affairs di 2023 nanti. Misalnya, kemampuan untuk engaging with the right audience, relationship building (membangun hubungan yang baik), anticipate evolving business environment, proving ROI to stakeholder dan kemampuan membuat crafting effective messages.
Upaya organisasi atau korporasi dalam membentuk opini dan mempengaruhi publik yang memiliki power untuk bisa memberi pengaruh dalam perubahan relevansinya akan selalu tentang connecting people.
Mengapa bisa begitu?
Tahun 2023 tentu akan besar tantangan dan prioritasnya, apalagi dalam siklus tahun Pemilu. praktisi Public Affairs mau tidak mau harus beradaptasi dengan beragam stakeholder dan juga regulasi-regulasi yang baru, baik dari lokal hingga anggota DPR, menteri, DPRD, bupati, gubernur juga ada provinsi baru. Hal ini tidak saja di Indonesia namun hampir di semua regional bagi praktisi Public Affairs.
Saya juga optimistis karena di tahun politik 2023 ini, industri komunikasi juga akan merasakan multiplier effect dari tahapan Pemilu, diantaranya kebutuhan partai politik dan tim sukses kandidat caleg (calon legsilatif) hingga capres (calon presiden) akan strategi komunikasi dan kampanye, iklan serta desain untuk meraih suara voters. Dari kacamata industri, semua ini adalah potensi yang positif bagi praktisi humas dan komunikasi
Ada tantangan khusus lainnya?
Praktisi Public Affairs harus mengantisipasi akan banyak perubahan-perubahan baik dari aspek kebijakan dan legislatif ditahun 2023 dan juga 2024. Praktisi Public Affairs juga harus peka akan isu-isu yang sedang beredar yang bisa berdampak pada organisasi dan korporasinya, dari dampak geopolitik Rusia-Ukraina, energi, isu iklim, hoaks, fakenews, inflasi hingga resesi.
Apa perbedaan yang signifikan antara Public Affairs dan Public Relations?
Praktisi Public Affairs engage stakeholder-nya dengan tujuan untuk menjelaskan policies organisasi dan pandangan terhadap isu-isu kebijakan publik, membantu pembuat kebijakan dan legislator dalam mengubah atau membuat aturan dan undang-undang yang lebih baik.
Public Affairs menyebarkan informasi kepada stakeholders dengan tujuan mempengaruhi kebijakan publik (policy) dan membangun dukungan untuk agenda organisasi atau korporasi. Sedangkan, PR menargetkan menciptakan publisitas positif untuk membantu membangun loyalitas publik kepada organisasi atau untuk meningkatkan atau mempromosikan citra organisasi
Akhirnya, mau tidak mau, ruang lingkup Public Affairs adalah kombinasi dari hubungan pemerintah, komunikasi media, manajemen isu, CSR, penyebaran informasi dan strategi komunikasi. Praktisi bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, membangun dan mempertahankan reputasi yang kuat dan menemukan titik temu dengan para stakeholders.
Apakah profesi Public Affairs akan semakin dibutuhkan oleh organisasi?
Menurut saya, fungsi peran Public Affairs akan terus evolving dan menjadi bagian terintegrasi ke dalam berbagai fungsi dalam organisasi dan korporasi di level manajemen.
Sumber:
