Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi, seringkali ada teknologi baru yang mendahului regulasi. Fungsi dari Public Afffairs adalah memberikan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan regulasi agar regulasi tersebut tepat dan tidak bertentangan dengan stakeholder lain. Selain itu, dinamika perubahan regulasi menuntut Public Affairs untuk terus melakukan monitoring dan mampu menganalisis perubahan tersebut. Pada kesempatan ini PAFI melakukan wawancara dengan Ira Yuanita, Corporate Secretary WIR Group untuk menggali tentang peran profesi Public Affairs khususnya di perusahaan teknologi, berikut cuplikan wawancara:
PAFI: Mohon ceritakan perjalanan karir Anda dan peran apa yang sedang Anda jalankan di WIR Group saat ini?
Ira: Saya mengawali karir saya di sebuah lembaga penelitian sebagai researcher, setelah itu saya menjadi Asisten Ahli di Komisi Penyiaran Indonesia selama 2 tahun. Di KPI saya memahami bagaimana sebuah regulasi dibuat untuk kemudian diimplementasikan ke industri yang menjadi stakeholder. Kemudian saya melanjutkan perjalanan karir saya di industri media, tepatnya di broadcasting industry. Selama 14 tahun saya bekerja di MNC Media dan memegang peran sebagai Head of Government Relations & Regulatory Affairs untuk 4 stasiun TV Free to Air milik grup MNC. Pengalaman tersebut memberi saya banyak pelajaran tentang fungsi dan peran Public Affairs dalam industri pertelevisian, termasuk fungsi menjembatani keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kebijakan publik.
Saat ini saya menjalankan peran sebagai Corporate Secretary di PT WIR ASIA Tbk, setelah sebelumnya sempat memegang peran yang sama di LRT Jakarta yang merupakan anak usaha BUMD Pemprov DKI Jakarta.
WIR merupakan perusahaan teknologi yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia di awal tahun 2022. Sebagai Corporate Secretary sebuah perusahaan terbuka, tentunya menjadi tanggung jawab saya untuk memastikan terbangunnya hubungan dan jalannya komunikasi yang tepat antara perusahaan dengan pemangku kepentingan yang relevan, antara lain regulator, investor, media massa, komunitas, dan tentunya publik. Seluruh rangkaian strategi komunikasi yang dibuat dan dijalankan harus inline dengan visi perusahaan yakni “Providing Smart Society solutions and the world of O2O (Online to Offline) metaverse for everyone | For entering the era of Web 3.0”.
PAFI: Apa saja peran Public Affairs berkaitan dengan regulasi pemerintah yang ada?
Ira: Public Affairs adalah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan organisasi dengan pemangku kepentingan, dan tentunya berkaitan dengan komunikasi strategis yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk memiliki keterlibatan dalam kebijakan dan regulasi pemerintah, serta memiliki peran dalam mengatasi isu-isu publik. Dalam konteks regulasi pemerintah, beberapa peran Public Affairs antara lain adalah melakukan monitoring dan analisis regulasi, dimana Public Affairs memantau perubahan atau revisi dalam regulasi pemerintah, seperti undang-undang, kebijakan, atau peraturan baru. Public Affairs juga melakukan analisis terhadap implikasi regulasi tersebut terhadap bisnis atau organisasi, serta mempersiapkan langkah-langkah respon terhadap potensi dampak yang terjadi. Peran selanjutnya adalah lobbying, dimana Public Affairs berkomunikasi dan diharapkan dapat bekerja sama dengan perwakilan pemerintah dan atau legislator terkait pembuatan kebijakan atau regulasi yang memengaruhi organisasi. Pada tahapan advance, ini termasuk membentuk konsensus dengan pemangku kepentingan, melakukan negosiasi, dan melakukan kampanye untuk memengaruhi opini publik dan pengambil keputusan.
Selain kedua peran di atas, yang tidak kalah penting adalah kemampuan membangun jaringan dengan pemangku kepentingan yang relevan di pemerintahan, seperti legislatif, eksekutif, dan birokrasi. Akan menjadi ideal jika Public Affairs dapat memiliki akses langsung ke pembuat kebijakan. Selain itu, Public Affairs dapat memperkuat branding organisasi atau perusahaan dengan mengintegrasikan pesan dan nilai organisasi atau perusahaan ke dalam komunikasi publik dan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah. Ini dapat membantu memperkuat reputasi organisasi dan membangun citra yang positif di mata publik dan pemerintah. Public Affairs juga berperan dalam memastikan organisasi mematuhi regulasi dan menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku.
PAFI: Dalam pekerjaan Anda di perusahaan teknologi saat ini, apa saja tantangan yang Anda hadapi terkait dengan regulasi dan dinamika perubahannya, bagaimana solusinya?
Ira: Beberapa tantangan terkait regulasi yang dihadapi oleh perusahaan teknologi saat ini adalah sebagai berikut:
- Perkembangan Teknologi.
Perkembangan teknologi berjalan semakin cepat dalam skala global seiring dengan semakin maraknya digitalisasi di berbagai sektor. Teknologi Augmented Reality dan Virtual Reality saat ini menjadi teknologi masa depan yang bertumbuh pesat. Semakin cepatnya perkembangan teknologi juga akan berpengaruh terhadap perubahan kebutuhan pasar. Mengingat industri telekomunikasi dan informatika di Indonesia masih berkembang, undang-undang dan peraturan baru mungkin diberlakukan dari waktu ke waktu. - Regulasi Global: Perusahaan teknologi sering beroperasi di banyak negara yang memiliki regulasi yang berbeda-beda, dan ini bisa menjadi tantangan untuk mematuhi peraturan yang berbeda-beda di setiap negara. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan teknologi harus mengembangkan strategi dan solusi yang efektif untuk mematuhi regulasi yang ada dan mengatasi isu-isu terkait. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain berpartisipasi dalam proses regulasi dimana perusahaan teknologi idealnya dapat berpartisipasi dalam pembuatan regulasi dan kebijakan publik yang berkaitan dengan industri teknologi dan memberikan masukan kepada pemerintah dan regulator. Selanjutnya perusahaan juga harus memperkuat komunikasi dengan pengguna untuk memberikan informasi yang transparan tentang layanan yang diberikan oleh perusahaan termasuk potensi impact terkait regulasi yang berlaku. Terkait regulasi global juga harus diikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Corporate Secretary berperan untuk dapat mengakomodir kebutuhan perusahaan dari sisi bisnis dan juga menjaga compliance atas seluruh regulasi yang relevan tersebut.
PAFI: Apa saja kemampuan yang harus terus dimiliki oleh Public Affairs dalam menghadapi tantangan regulasi pemerintah?
Ira: Beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh Public Affairs dalam menghadapi tantangan regulasi pemerintah adalah sebagai berikut:
- Pengetahuan Mendalam tentang Kebijakan dan Regulasi Pemerintah: Public Affairs harus memahami kebijakan dan regulasi pemerintah yang berlaku untuk memahami bagaimana. perusahaan atau organisasi dapat mematuhi dan memanfaatkan regulasi tersebut.
- Kemampuan Analisis dan Penilaian Dampak: Public Affairs harus mampu melakukan analisis dampak dari peraturan baru terhadap perusahaan atau organisasi, serta mempersiapkan langkah-langkah respon jika ada dampak yang tidak diinginkan.
- Kemampuan Komunikasi dan Diplomasi: Public Affairs harus memiliki kemampuan komunikasi dan diplomasi yang baik dalam berinteraksi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, serta dalam mempengaruhi opini publik dan pengambil keputusan.
- Kreativitas dalam Solusi: Public Affairs harus mampu berpikir kreatif dalam mencari solusi untuk masalah yang dihadapi terkait dengan regulasi pemerintah dan harus dapat membangun strategi yang efektif dan solusi yang inovatif untuk memperkuat posisi perusahaan.
- Manajemen Waktu dan Prioritas: Public Affairs harus dapat mengelola waktu dan sumber daya dengan efektif, dan mengutamakan isu-isu yang paling penting dan mendesak terkait dengan regulasi pemerintah.
- Keterampilan Teknis: Public Affairs harus memiliki pengetahuan teknis yang cukup tentang teknologi dan bisnis untuk memahami implikasi peraturan baru terhadap bisnis yang dilakukan oleh perusahaan.
